Ketum FPI Minta Polisi Jadwal Ulang Pemeriksaan


Ketum FPI Minta Polisi Jadwal Ulang Pemeriksaan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis meminta pihak kepolisian untuk menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan atas dirinya sebagai saksi hari ini. Sobri diketahui diagendakan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan makar oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada hari ini sekitar pukul 11.00 WIB.

Kuasa hukum FPI Sugito Atmo Pawiro mengatakan saat ini Sobri masih berada di Aceh sehingga tidak bisa hadir. Walhasil, pihaknya pun meminta penjadwalan ulang ke polisi.

"Beliau kembali hari Jumat (13 September 2019), kita minta jadwalkan ulang," kata Sugito saat dikonfirmasi, Rabu (11/9).


Sugito mengonfirmasi bahwa surat panggilan yang dilayangkan pihak kepolisian telah diterima Sobri. Namun, sambung Sugito, Sobri pun tak mengetahui perihal kasus dugaan makar yang disebutkan dalam surat panggilan itu.


Sugito menjamin andai polisi mengagendakan ulang pemeriksana itu, Sobri dipastikan akan menghadirinya. Kehadiran itu, lanjutnya, sekaligus untuk meminta klarifikasi atas kasus dugaan makar yang dimaksud.Dalam surat panggilan yang dilihat CNNIndonesia.com bernomor -SPgl/9325/IX/2019/Ditreskrimum, Sobri bakal diperiksa sebagai saksi untuk laporan yang dibuat Suriyanto. Laporan itu teregister dengan nomor laporan LP/B/0391/V/2019/Bareskrim tanggal 19 April 2019.

Laporan itu terkait dugaan tindak pidana kejahatan makar dan atau menyiarkan berita atau menyiarkan kabar yang tidak pasti sebagaimana dimaksud pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 KUHP Jo pasal 87 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Peristiwa yang dilaporkan itu terjadi pada 17 April lalu di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Ini perkara yang mana ya? (Sobri) malah bertanya ke saya, kalau makar 17 April ustaz Sobri enggak ada di tempat, jadi enggak tahu," tutur Sugito.

"Sepulang dari Aceh kita akan datang untuk klarifikasi perkara yang mana," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menuturkan penyidik bakal menunggu lebih dulu hadir atau tidaknya Sobri dalam agenda pemeriksaan hari ini.

"Kita tunggu saja dulu yang bersangkutan datang atau tidak," ucap Argo.

Argo mengatakan andai Sobri tidak hadir pada panggilan pemeriksaan pertama, maka penyidik bakal melakukan penjadwalan ulang.

"Kalau tidak datang (panggilan pertama) kita agendakan ulang, untuk kapannya tergantung penyidik," kata Argo.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190911092040-12-429363/ketum-fpi-minta-polisi-jadwal-ulang-pemeriksaan
Share:

Soal Red Notice, Polisi Beri Toleransi Waktu Veronica Koman


Soal Red Notice, Polisi Beri Toleransi Waktu Veronica Koman Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan berharap Veronica Koman hadir dalam pemeriksaan sebagai tersangka (CNN Indonesia/Farid Miftah)

 Polda Jawa Timur belum mengajukan penerbitan red notice kepada Mabes Polri terhadap tersangka kasus provokasi dan penyebaran berita bohong insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Veronica Koman.

Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan pihaknya masih memberikan toleransi waktu terhadap Veronica untuk menghadiri panggilan pemeriksaan yang kedua sebagai tersangka.

Surat pemanggilan kedua sudah dilayangkan penyidik usai bekerjasama dengan Divhubinter Mabes Polri ke dua alamat tersangka di Indonesia. Surat juga dikirim ke salah satu alamat Veronica di negara tetangga.


"Batas waktunya sekitar tanggal 13 (September). Mengingat ini jauh, bisa kami toleransi minggu depan atau minggu depannya lagi," kata Luki, Selasa (10/9).

Jika panggilan kedua ini tak kunjung direspon oleh Veronica, kata Luki, Polda Jatim lalu akan memasukkan Veronica Koman ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Setelah itu, barulah tahapan pengajuan red notice dilakukan.

Red notice ini merupakan permintaan untuk menemukan dan menahan sementara terhadap seseorang yang berada di luar negeri hingga dilakukan esktradisi.

"Ini agak berat kalau sudah keluarkan red notice, yang bersangkutan akan tidak bisa keluar, bekerja kemana-mana lagi, ada 190 negara yang saat ini sudah bekerja sama dengan kita," katanya.

"Kami berharap jangan sampai keluar red notice karena saya tahu Veronica ini banyak berkecimpung di HAM dan ini bisa terus mungkin karirnya terkait dengan HAM," tambahnya.

Untuk itu, Luki mengatakan pihaknya mengaku terbuka pada upaya-upaya hukum yang akan dilakukan Veronica termasuk jika ia mengajukan proses pra peradilan. Ia juga berharap Veronica mau berkomunikasi dengan polisi, tak melalui media sosial.

"Kami berusaha saat ini membuka kepada saudara Veronica upaya-upaya hukum silakan karena kita terbuka, lakukan upaya-upaya hukum pra peradilan ataupun yang lainnya, bukan melalui medsos," kata dia.

Luki juga optimis, bahwa Veronica akan menghadiri pemanggilan kedua ini sesuai dengan tanggal dan toleransi yang diberikan kepolisian. Menurutnya Veronica adalah warga negara Indonesia (WNI) yang taat hukum.

"Kami berusaha Veronica untuk bisa hadir, karena yang bersangkutan ini sangat paham betul, sarjana hukum, punya kemampuan itu, dan beliau WNI yang baik dan paham bagaimana hukum di Indonesia," kata dia.

Sebelumnya, pengacara yang juga aktivis pro kemerdekaan Papua, Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka provokasi insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Ia dijerat dengan pasal berlapis dari empat Undang-undang. Dari mulai UU ITE hingga antirasialisme. Lantaran dinilai aktif menyebarkan provokasi melalui akun Twitternya @veronicakoman.

Veronica dijerat pasal berlapis dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910144144-12-429120/soal-red-notice-polisi-beri-toleransi-waktu-veronica-koman
Share:

Peneliti LIPI Sebut Revisi UU KPK Ulah Kartel Politik


Peneliti LIPI Sebut Revisi UU KPK Ulah Kartel Politik Peneliti LIPI Syamsuddin Haris menduga revisi UU KPK dilakukan terkait OTT terhadap politikus. (Dok. Kantor Staff Presiden)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan upaya kartel politik yang diduga terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang terus dilakukan lembaga antirasuah.

Peneliti politik LIPI Syamsuddin Haris mengatakan bahwa mereka diikat oleh kepentingan jangka pendek. Misalnya, perlawanan terhadap upaya penangkapan banyak politikus oleh KPK.

Rapat paripurna DPR, yang diikurti semua fraksi, mengesahkan usulan revisi UU KPK.Rapat paripurna DPR, yang diikurti semua fraksi, mengesahkan usulan revisi UU KPK. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)
"Kartel politik yang mengancam demokrasi dan masa depan kita sebagai bangsa. Kartel politik biasanya diikat oleh kepentingan jangka pendek yang sama," kata Syamsuddin di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (10/9).


Dalam konteks ini, lanjut Syamsuddin, dewan memiliki kepentingan yang sama yaitu berburu rente alias rent seeking. Sementara, KPK konsisten merintangi aksi koruptif tersebut.

"Kita menyayangkan semua parpol mendukung usul revisi. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan makin banyaknya politisi yang ditangkap dan menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) KPK, ini sesuatu yang mengecewakan publik," ujar Syamsuddin.


Misalnya, ucap Syamsuddin, pada Pasal 3 revisi UU KPK, DPR mengusulkan KPK menjadi lembaga eksekutif atau bagian dari pemerintah. Padahal, selama ini KPK merupakan lembaga independen dan bukan bagian dari pemerintah atau eksekutif.

Selain itu, terdapat juga penambahan pasal dalam UU KPK dalam hal ini terkait dewan pengawas. Berdasarkan draf revisi UU KPK Pasal 37 B Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin penyadapan, dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

"Satu lagi kenapa saya katakan ini bukan revisi, memang perubahan luar biasa. Ada penambahan bab terkait dewan pengawas. Dewan pengawas ini binatang baru dalam konteks KPK dan itu sepenuhnya wewenang dewan. Ini suatu intervensi tujuannya melumpuhkan KPK itu sendiri," katanya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu membenarkan pengusul revisi UU KPK datang dari lima parpol pengusung Jokowi-Ma;ruf Amin.Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu membenarkan pengusul revisi UU KPK datang dari lima parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerima draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dari DPR. Jokowi lantas meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk mempelajari rancangan perubahan dari wakil rakyat tersebut.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon berdalih revisi itu tak akan membuat institusi KPK semakin melemah. Sebaliknya, ia menyebut KPK akan semakin kuat karena ada beberapa poin perbaikan dalam peraturan tersebut yang akan dibenahi oleh DPR.

Share:

Penganiayaan di Taman Sari, Kapolda Minta Anggota Tak Arogan


Penganiayaan di Taman Sari, Kapolda Minta Anggota Tak Arogan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono minta anggotanya tak arogan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengimbau kepada seluruh anggota untuk menahan emosi dan tak bersikap arogan saat menjalankan tugas.

Sebelumnya, rekaman aksi seorang oknum anggota polisi arogan di sebuah parkiran hotel di Taman Sari, Jakarta Barat, viral di media sosial. Aksi penganiayaan terhadap satpam itu diduga dilakukan oleh seorang anggota yang bertugas di Polsek Taman Sari.

"Kita melihat kemarin di Polsek Taman Sari, ada anggota yang melakukan tindakan ataupun itu kesalahpahaman, tapi coba tahan emosi, tolong diingatkan. Kalau itu sudah viral, kita tidak bisa melihat apakah itu salah atau benar," tutur Gatot di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/9).


Gatot mengimbau jika terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat agar bisa diselesaikan dengan baik dan tak perlu menggunakan emosi.

"Kalau ada kesalahpahaman, silahkan diselesaikan dengan baik," ujarnya.

Gatot juga menyebut saat ini informasi begitu mudah tersebar di masyarakat, termasuk informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

Karenanya, ia meminta kepada seluruh anggotanya untuk bijak dalam berperilaku dengan mengedepankan pada etika.

"Tolong sikap, perilaku, tindakan kita kepada masyarakat betul-betul pada norma etik, kita punya nilai aturan kepada masyarakat yang harus kita hormati. Tolong sampaikan kepada anggota kita baik di polda, polres, polsek," tutur Gatot.

Sebelumnya, video aksi arogan diduga oknum anggota polisi tersebar di media sosial. Salah satunya diunggah akun Youtube bernama camera intel. Unggahan berjudul 'Oknum Polisi yang Arogan di Taman Sari' itu menampilkan sebuah video rekaman CCTV.

Dijelaskan, bahwa saat itu seorang satpam tengah mengatur atau merapikan parkiran hotel. Namun, tiba-tiba ia dipukul oleh seorang oknum polisi.

Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan kasus itu telah dihentikan karena korban telah mencabut laporan atas kasus dugaan penganiayaan itu.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190911111219-12-429396/penganiayaan-di-taman-sari-kapolda-minta-anggota-tak-arogan
Share:

Terima Rp325 Juta, Romi Didakwa Perintah Menag Atur Jabatan


Terima Rp325 Juta, Romi Didakwa Perintah Menag Atur Jabatan Eks Ketum PPP Romahurmuziy didakwa memerintahkan Menag Lukman Hakim atur seleksi Kakanwil kemenag Jatim. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

 Tersangka kasus suap jual beli jabatan Romahurmuziy alias Romi didakwa menerima uang sebesar Rp325 juta dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Setelah menerima uang itu, Romi, yang saat itu menjabat Ketua Umum PPP, disebut memerintahkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang merupakan kader PPP, untuk meloloskan Haris.


Hal itu terungkap dalam sidang perdana kasus tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

"Menerima uang seluruhnya sejumlah Rp325 juta dari Haris Hasanuddin," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU).


Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut Haris, salah satu PNS yang mengikuti seleksi jabatan Kepala Kanwil kemenag Jatim, memberikan uang kepada Romi sebanyak dua kali. Uang pertama diberikan pada tanggal 6 Januari 2018 di rumah Romi di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, sebesar Rp5 juta.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin disebut menerima Rp70 juta dalam seleksi jabatan.Dalam vonis Haris Hasanuddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin disebut menerima Rp70 juta dalam seleksi jabatan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Uang Rp5 juta yang diberikan itu juga disebut Jaksa sebagai komitmen awal agar Haris bisa diangkat dalam jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dalam proses perjalanan seleksi Haris ternyata tidak lolos seleksi administrasi.

Musababnya, Haris ternyata pernah terkena hukuman disiplin penundaan penaikan pangkat selama satu tahun. Romi pun menyuruh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin untuk meloloskan Hakim dari seleksi administrasi.

"Terdakwa memerintahkan Lukman Hakim Saifudin agar Haris tetap lolos seleksi administrasi. Menindaklanjuti hal itu, pada tanggal 31 Desember 2018 nama Haris pun lolos menjadi peserta seleksi tahap pertama," ujar dia.

Eks Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin (kiri).Eks Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin (kiri). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Bahkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga tidak merekomendasikan Haris maju menjadi Kepala Kantor Agama. Namun lagi-lagi Lukman pasang badan dengan tetap mengangkat Haris sebagai Kepala Kantor Agama Kanwil Jawa Timur.

Karena proses administrasi berjalan mulus, Haris kembali menemui Romi di rumahnya pada tanggal 6 Februari 2019. Pada hari itu, Romi kembali menerima uang sebesar Rp250 juta dari Haris.

"Uang itu diberikan sebagai kompensasi atas bantuan Terdakwa dalam proses pengangkatan Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur," ujar Jaksa.

Pada tahap selanjutnya, Haris mendapat peringkat ke empat dari empat kandidat yang mengikuti tes seleksi. Lagi-lagi, Lukman disebut meminta agar panitia seleksi menyelipkan nama Haris sebagai peserta seleksi dengan peringkat tiga besar.

Pada proses selanjutnya KASN kembali merekomendasikan Kemenag untuk tidak melantik Haris karena alasan Haris sedang menjalani hukum disiplin.

Melihat kondisi itu, Lukman memerintahkan anak buahnya bagian kepegawaian untuk mencari prestasi Haris selama bekerja agar tetap bisa dilantik.

"Pada tanggal 4 Maret 2019 Lukman pun mengangkat Haris sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.11/04118 yang dilanjutkan dengan pelantikannya pada tanggal 5 Maret 2019," tutup dia.

Romi sebelumnya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190911104459-12-429392/terima-rp325-juta-romi-didakwa-perintah-menag-atur-jabatan?
.
Share:

JK Minta Polri Kuasai Kejahatan Siber Ketimbang Kriminal Umum

JK Minta Polri Kuasai Kejahatan Siber Ketimbang Kriminal Umum Wakil Presiden Jusuf Kalla. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta kepolisian lebih menguasai kejahatan di bidang siber ketimbang para pelaku kriminal umum. JK melihat kejahatan siber saat ini semakin berkembang seiring maju dan tingginya penggunaan internet.

JK menyatakan hal tersebut saat mengisi pidato di acara pengukuhan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly sebagai Guru Besar Ilmu Kriminologi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).

"Kejahatan juga banyak berubah dengan siber karena itulah maka kepolisian tentu juga harus lebih menguasai siber ini daripada para kriminal," ujarnya.


Selain kepolisian, JK menilai pemahaman dan penguasaan soal siber juga harus dilakukan di bidang politik. JK mencontohkan dirinya baru mendapatkan pengetahuan soal siber usai mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Yasona.

Dia mengatakan tak cuma kejahatan dunia maya, cyber bullying juga marak terjadi, khususnya saat masa kampanye Pilpres dan Pilkada beberapa waktu lalu.

"Dalam bidang politik juga demikian, dahulu kalau pemilu pasti yang pertama kita angkat dalam tim ialah ketua pengerahan massa supaya hadir dalam kampanye. Sekarang hal itu tidak penting lagi tapi yang paling penting lagi diangkat ialah pasukan cyber yang dapat membully atau membalas bully," tuturnya.

Menurut JK, pelaku kejahatan di jagat siber tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Maka itu pengawasan di bidang siber perlu ditingkatkan ke depan.

JK pun berharap pengguna media sosial dapat mengedepankan etika dalam menggunakannya.

"Kita harapkan bahwa siber ini tidak menurunkan etika kita, etik kehidupan kita semuanya karena dengan siber ini. Maka kalau dulu ada penjajahan kolonial, sekarang kita justru bukan dijajah tapi sangat dipengaruhi oleh hanya kurang lebih lima perusahaan besar di dunia, apakah itu Google , Facebook, Amazon ataupun Apple," ucapnya


Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190911121511-12-429436/jk-minta-polri-kuasai-kejahatan-siber-ketimbang-kriminal-umum
.
Share:

Cari Lokasi Veronica Koman, Polisi Datangi Konjen Australia

Cari Lokasi Veronica Koman, Polisi Datangi Konjen Australia Wakapolda Jatim Brigjen Pol Toni Harmanto (CNN Indonesia/Farid Miftah)

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mendatangi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya untuk mengonfirmasi keberadaan pengacara HAM Veronica Koman, tersangka kasus dugaan provokasi dan penyebaran informasi bohong insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Wakapolda Jatim Brigjen Pol Toni Harmanto mengatakan pihaknya masih intensif menangani kasus yang menjerat Veronica.

"Yang jelas masih bagian dari kegiatan proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka V (Veronica). Pagi ini kita datang ke Konjen memastikan keberadaan yang bersangkutan di negara atau di wilayah mana di Australia," kata Toni, Rabu (11/9).


Dugaan Veronica berada di Australia, kata Toni, juga semakin diperkuat lantaran sang suami, diketahui merupakan warga negara tersebut.

"Kita tahu kalau suami yang bersangkutan adalah warga negara Australia," katanya.

Melalui komunikasi ini, kata Toni, Konjen Australia pun menyampaikan tak akan mencampuri proses hukum yang tengah ditempuh kepolisian atas Veronica. Ia juga berharap Australia mau kooperatif.

"Mereka menyampaikan tidak akan mencampuri masalah hukum di Indonesia dan kita berharap juga ada kerja sama yang diberikan kepada kita untuk permohonan kita," kata dia.

Datangi Konjen Australia, Polisi Cari Lokasi Veronica KomanVeronica Koman dikenal sebagai aktivis advokasi yang kerap memberikan pendampingan hukum dalam persoalan kemanusiaan juga isu Papua. (CNN Indonesia/Farid Miftah Rahman)
Sebelumnya, Polda Jatim telah melayangkan surat pemanggilan tersangka yang kedua kalinya terhadap Veronica. Surat tersebut dilayangkan di dua alamat Veronica di Jakarta, dan satu alamat di negara tetangga. Pemanggilan itu dijadwalkan pada 13 September 2019 mendatang, namun, Polda Jatim memberikan toleransi waktu selama sepekan kepada Veronica.

Toni menerangkan andai Veronica tak mengindahkan pemanggilan tersebut, maka Polda Jatim pun akan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap yang bersangkutan.

"Setelah surat panggilan kedua tidak diindahkan oleh bersangkutan, tentu kita akan terbitkan DPO terhadap yang bersangkutan," kata dia.

Veronica Koman yang dikenal sebagai pengacara kemanusiaan yang kerap mendampingi aktivis Papua telah ditetapkan sebagai tersangka provokasi insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya oleh Polda Jatim. Ia dijerat polisi sebagai tersangka dengan pasal berlapis dari empat Undang-undang, dari mulai UU ITE hingga antirasialisme. Lantaran dinilai aktif menyebarkan provokasi melalui akun Twitternya @veronicakoman.

Veronica dijerat pasal berlapis dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.


Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190911123231-12-429452/cari-lokasi-veronica-koman-polisi-datangi-konjen-australia
Share:

Suap 91,4 Juta untuk Romi Dibungkus dalam Tas Bank Syariah

Suap 91,4 Juta untuk Romi Dibungkus dalam Tas Bank SyariahEks Ketum KPK Romahurmuziy terjerat kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag Jatim. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Tersangka kasus suap jual beli jabatan Romahurmuziy alias Romi tak hanya menerima suap jual beli jabatan untuk kasus Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hari ini, Romi juga disebut kembali menerima uang Rp91,4 juta untuk meloloskan Muh Muafaq Wirahadi. Uang suap puluhan juta rupiah itu diserahkan Muafaq kepada Romi dengan dibungkus tas sebuah bank syariah prioritas.

"Terdakwa menerima uang seluruhnya sejumlah Rp91,4 juta dari Muh Muafaq Wirahadi. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," kata Jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).


Muafaq ialah Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian TU Kanwil Jawa Timur yang berniat menjadi Kepala Kantor Agama Kabupaten Gresik. Namun, namanya tidak masuk dalam tiga kandidat yang dicalonkan. Muafaq pun berinisiatif menemui Haris Hasanudin yang juga sebelumnya memberi suap ke Romi.

Ia juga menemui Abdul Wahab yang juga merupakan sepupu Romi. Atas bantuan Wahab, Muafaq diperkenalkan dengan Romi. Kepada Romi, Muafaq lalu minta bantuan agar bisa menjadi pejabat Kemenag di Gresik.

"Pertengahan Oktober 2018, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Muafaq di sebuah hotel di Surabaya. Dalam pertemuan itu Muafaq meminta bantuan Terdakwa untuk menjadikan dirinya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa," ujar Jaksa.

Atas perintah Romi, Haris pun memasukkan nama Muafaq ke dalam jajaran calon kandidat. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2019 di rumah Romi dirinya bertemu dengan Abdul Wahab dan Muafaq untuk memastikan jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

"Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Mohamad Nur Kholis Setiawan untuk menunjuk Muh Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik," jelas Jaksa.

Melalui Haris, Romi mengonfirmasi bahwa Muafaq bakal dilantik. Muafaq pun akhirnya menemui Romi di Hotel Aston Bojonegoro.

Dalam pertemuan itu Romi meminta Muafaq memberikan uang kepada Wahab sebesar Rp41,4 juta.

"Kemudian pada 15 Maret 2019 di Hotel Bumi Surabaya, Terdakwa bertemu dengan Wahab, Muafaq dan Haris. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50 juta dalam goodie bag warna hitam," ujar Jaksa.

"Goodie bag itu bertuliskan Mandiri Syariah Priority dengan cara memerintahkan Amin Nuryadi menerimanya secara langsung, yang sesaat kemudian ditangkap oleh petugas KPK," lanjut dia.

Atas perbuatannya itu, Romi pun diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Romi juga diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190911105355-12-429394/suap-914-juta-untuk-romi-dibungkus-dalam-tas-bank-syariah
Share:

Recent Posts